POSBUMI.NET, JAKARTA| – Visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun bangsa sangat menekankan pada penciptaan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Ia menegaskan bahwa bangsa ini hanya bisa menjadi bangsa yang besar jika terbebas dari praktik koruptif yang menghambat kompetisi global.
Berikut adalah poin-poin utama strategi dan pandangan Jokowi terkait pemberantasan korupsi:
Penguatan Sistem dan Digitalisasi: Pemerintah berupaya mencegah korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih transparan guna menutup celah praktik lancung.
Penindakan Tanpa Pandang Bulu: Presiden menginstruksikan aparat penegak hukum untuk memproses tindak pidana korupsi secara profesional tanpa intervensi politik. Contoh kasus besar yang ditangani antara lain Asabri dan Jiwasraya.
Pemulihan Aset Negara: Fokus utama dialihkan pada pengejaran dan penyitaan aset milik obligor atau koruptor yang merugikan negara, termasuk dorongan untuk pengesahan UU Perampasan Aset.
Gerakan Budaya Anti Korupsi: Jokowi mengajak masyarakat untuk menanamkan rasa takut korupsi bukan hanya karena sanksi hukum, tetapi juga karena sanksi sosial dan nilai moral/agama.
Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK): Pemerintah menggunakan data seperti IPK sebagai masukan kritis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.
Meski demikian, terdapat berbagai kritik dari lembaga swadaya masyarakat seperti ICW dan YLBHI terkait efektivitas kebijakan dan dinamika politik yang dinilai memengaruhi independensi lembaga anti-korupsi selama masa jabatannya.
